Proses Pengajuan dan Pengakuan Pengungsi di Korea Selatan: Tantangan Kebijakan dan Kebutuhan Perbaikan

Mencari Suaka di Korea Selatan: Perjalanan yang Rumit

Mendapatkan status pengungsi di Korea Selatan tidaklah mudah. Banyak individu yang melarikan diri dari penganiayaan politik atau perang datang ke Korea dengan harapan memulai kehidupan baru dengan mengajukan permohonan suaka. Namun, prosesnya panjang, rumit, dan peluang untuk sukses cukup rendah. Ambil contoh, Pak A, yang melarikan diri dari penganiayaan politik di sebuah negara Afrika. Meskipun ia telah memberikan bukti bahwa ia bisa menghadapi bahaya serius jika kembali ke negaranya, jalan untuk mendapatkan status pengungsi terbukti sangat sulit.

Proses Pengakuan Pengungsi dan Peran Pengadilan

Kementerian Kehakiman Korea Selatan sangat berhati-hati dalam menilai klaim pengungsi, yang tercermin dari tingkat pengakuan yang sangat rendah di negara ini. Dari tahun 1994 hingga 2022, lebih dari 84.000 permohonan pengungsi diajukan, tetapi hanya 1,6% yang disetujui. Ketika permohonan pengungsi ditolak di Korea Selatan, para pemohon memiliki hak untuk meminta pengadilan menilai kembali kasus mereka. Dalam situasi Pak A, meskipun Kementerian Kehakiman awalnya menolak permohonannya, pengadilan menentukan bahwa ada bukti yang dapat dipercaya tentang potensi penganiayaan dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang. Namun, setelah melalui proses hukum ini, banyak yang masih tidak mendapatkan pengakuan atas status pengungsi mereka.

Kebijakan Pengungsi Korea Selatan: Tingkat Penerimaan yang Rendah dan Konsekuensinya

Kementerian Kehakiman Korea Selatan memegang sikap konservatif dalam memberikan suaka, yang menambah rintangan bagi mereka yang mencari perlindungan. Beberapa faktor berkontribusi pada rendahnya tingkat penerimaan pengungsi di Korea Selatan. Pemerintah dengan cermat memeriksa identitas para pemohon dan risiko yang mereka hadapi, menunjukkan komitmennya terhadap keamanan nasional. Jika para pemohon tidak dapat menunjukkan risiko mereka dengan meyakinkan, kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan status pengungsi. Selain itu, mereka yang ditolak suakanya, seperti Pak A, mengalami keterbatasan signifikan dalam akses terhadap dukungan sosial dan layanan kesehatan. Mereka sering kali tidak memiliki hak dasar dan menghadapi kesulitan, seperti mendaftarkan kelahiran anak-anak mereka atau mengakses manfaat medis. Dengan meningkatnya jumlah anak-anak yang tidak terdaftar, banyak keluarga menjadi terpinggirkan dan sering kali menghadapi diskriminasi dalam pendidikan dan perawatan anak.

Kebutuhan untuk Reformasi dalam Kebijakan Pengungsi Korea Selatan

Organisasi hak asasi manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerukan perbaikan dalam kebijakan pengungsi di Korea Selatan. Ada kebutuhan mendesak untuk langkah-langkah yang lebih fleksibel untuk melindungi hak-hak anak migran yang tidak terdaftar dan memberikan status hukum kepada pencari suaka. Meskipun pemerintah telah memulai kebijakan dari tahun 2022 hingga 2023 untuk memberikan tempat tinggal kepada anak-anak migran yang tinggal di Korea selama lebih dari tujuh tahun, banyak pengungsi dan anak-anak mereka masih terjebak dalam keadaan ketidakpastian. Selain itu, kurangnya akses informasi mengenai proses suaka juga menjadi masalah yang meresahkan. Banyak pemohon kesulitan dengan prosedur yang rumit dan sumber daya yang terbatas, sering kali menyebabkan permohonan mereka ditolak karena kurangnya bantuan hukum.

Kebijakan pengungsi Korea Selatan beroperasi dengan pendekatan yang sangat hati-hati dan konservatif. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk melindungi keamanan nasional, hal ini menjadi tantangan besar bagi pencari suaka. Untuk lebih melindungi kebutuhan kemanusiaan individu-individu ini dan hak-hak dasar mereka, reformasi kebijakan sangat penting. Sangat penting untuk meningkatkan tingkat penerimaan dan memperkuat sistem dukungan yang memungkinkan pengungsi dan anak-anak mereka mempertahankan standar hidup yang dasar. Selain itu, perubahan institusional yang mendesak diperlukan untuk melindungi hak-hak anak-anak yang tidak terdaftar tanpa status hukum. Jika perubahan ini diterapkan, hal itu dapat membuka jalan bagi pencari suaka untuk beradaptasi lebih mudah ke dalam masyarakat Korea Selatan dan memastikan bahwa hak asasi mereka dihormati.

Harap dicatat bahwa artikel ini mencerminkan situasi pada saat penulisan, dan kebijakan pemerintah dapat berubah seiring waktu. Artikel ini hanya bertujuan untuk memberikan informasi dan tidak memberikan interpretasi atau penilaian hukum. Untuk bantuan lebih lanjut, silakan hubungi melalui papan konsultasi 1:1.