Berakhirnya Masa Tinggal Sementara bagi Anak-anak Tanpa Dokumen

Mulai April 2021, inisiatif masa tinggal sementara untuk anak-anak migran tanpa dokumen diluncurkan, namun masa berlaku ini akan segera berakhir bulan depan. Apa dampaknya bagi mereka? Banyak orang tua asing khawatir pendidikan anak-anak mereka akan terganggu, yang dapat menyebabkan kekacauan di sekolah-sekolah. Sebagai langkah proaktif, Provinsi Gyeonggi telah secara resmi mengusulkan perpanjangan periode tinggal kepada pemerintah, menjadi pemerintah daerah pertama di Korea Selatan yang menangani masalah ini.

Anak-anak Tanpa Dokumen yang Tumbuh di Korea Selatan

Saat ini, diperkirakan ada sekitar 20.000 anak tanpa dokumen di negara ini, dengan sekitar 6.000 (30%) tinggal di Provinsi Gyeonggi. Sebagian besar dari anak-anak ini lahir di Korea Selatan atau masuk ke negara itu saat masih kecil, dan tumbuh dengan bahasa Korea sebagai bahasa pertama mereka. Mereka bersekolah bersama teman-temannya dan berkembang dalam sistem pendidikan Korea Selatan, menjadikan mereka anggota masyarakat yang tak terpisahkan.

Potensi Gangguan Pendidikan

Namun, berakhirnya program masa tinggal sementara dapat sangat membatasi kesempatan pendidikan bagi anak-anak prasekolah, sedangkan anak-anak usia sekolah mungkin berisiko mengalami penghentian studi mereka secara tiba-tiba.

Memahami Masa Tinggal Sementara untuk Anak Asing

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kualifikasi masa tinggal sementara bagi anak-anak asing, silakan kunjungi tautan ini. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis, hak atas pendidikan dijamin untuk semua anak, tanpa memandang status tempat tinggal mereka. Ini bukan hanya masalah kesejahteraan; hal ini sejalan dengan prinsip internasional bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Secara khusus, Jerman memastikan bahwa anak-anak dapat menerima pendidikan formal tanpa memandang status tempat tinggal orang tua mereka, termasuk mereka yang mungkin tinggal di negara tersebut secara ilegal. Demikian pula, Prancis memiliki kerangka kerja yang kuat yang memberikan hak kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan mulai dari usia tiga tahun, sepenuhnya didukung oleh negara.

Usulan Proaktif dari Provinsi Gyeonggi

Provinsi Gyeonggi telah mengambil inisiatif untuk melindungi hak pendidikan anak-anak migran tanpa dokumen dengan menjadi pemerintah metropolitan pertama yang mengusulkan perpanjangan periode tinggal kepada pemerintah pusat. Harap dicatat bahwa artikel ini mencerminkan situasi pada saat penulisan, dan kebijakan pemerintah dapat berubah. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan tidak menawarkan interpretasi atau penilaian hukum. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat melakukan konsultasi individu di papan konsultasi kami.